Khazzanah Tours and Travel

Hukum Berhaji Dengan Visa Non-Haji

Hukum Berhaji Dengan Visa Non-Haji

Category : Artikel

Semua muslim di dunia ini tentu ingin diundang Allah SWT ke rumahNya di Mekah. Khususnya saat ibadah haji yang di mana ibadah tersebut termaktub dalam rukun Islam yang lima. Di zaman yang serba modern ini, tentu kita tidak  bisa sembarangan datang ke suatu negara tanpa izin. Izin yang dikeluar oleh negara yang bersangkutan berupa visa.

Visa pun ada banyak jenisnya. Jenis visa yang bisa digunakan untuk berhaji ada: visa haji reguler, visa haji khusus, dan visa mujamalah. Tapi, bagaimanakah hukumnya jika berhaji menggunakan visa non-haji? Simak penjelasannya dengan seksama.

Putusan dari Kementrian Agama Republik Indonesia

Telah diputuskan oleh Pengurus Besar Harian Syuriah Nadhatul Ulama (NU) bahwa berhaji dengan visa non-haji atau non-prosedural itu sah, namun cacat dan pelakunya berdosa.

Dikutip dari Lampiran Keputusan Pengurus Besar Harian Syuriyah NU, “Musyawarah Pengurus Besar Harian Syuriyah memutuskan bahwa haji dengan visa non haji (tidak prosedural) adalah sah akan tetapi cacat dan yang bersangkutan berdosa.” Pada hari Kamis, 30 Mei 2024.

Keputusan ini merupakan salah satu hasil musyawarah Pengurus Besar Harian Syuriyah NU yang diselanggarakan pada hari Selasa, 28 Mei 2024 di Jakarta. Musyawarah ini dipimpin oleh Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar dan Katib Aam KH Ahmad Said Asrori. Peserta musyawarah lainnya bisa hadir dalam secara langsung ataupun via online.

Keputusan yang Telah Melalui Banyak Pertimbangan

Pertama: Mampu

Syarat utama haji adalah mampu dalam segala aspek. Mampu secara harta untuk keberangkatan haji dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Mampu secara fisik berupa kesehatan yang mumpuni untuk menjalankan rangkaian ibadah haji dengan maksimal serta memiliki bekal yang cukup dan transportasi yang layak. Mampu untuk merasa aman ketika berziarah ke Tanah Suci Mekah.

Ketiga syarat kemampuan ini telah diatur dengan baik oleh otoritas lembaga pelaksana ibadah haji, baik pemerintah atau negara yang memberangkatkan jemaah haji (termasuk Indonesia) maupun pemerintah yang menjadi pemilik wilayah sebagai lokasi pelaksanaan ibadah haji (Kerajaan Arab Saudi). Pengaturan tersebut, salah satunya adalah pembatasan kuota haji.

Kedua: Berdasarkan Undang-Undang

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, terdapat dua jenis visa haji Indonesia yang legal, yaitu visa haji kuota Indonesia (kuota haji reguler dan haji khusus) dan visa haji mujamalah (undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi).

Sebutan visa haji mujamalah lebih dikenal dengan haji furoda. Jamaah yang mendapatkan visa ini wajib berangkat melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Ketiga: Banyak Oknum yang Tidak Bertanggung Jawab

Ada banyak sekali oknum yang memanfaatkan situasi antrean panjang beribadah haji dengan melakukan penawaran haji menggunakan visa non-haji. Banyak penawaran berhaji tanpa antre dengan visa ziarah multiple (kunjungan berulang), visa ummal (pekerja), visa turis, visa umrah, dan jenis visa lainnya.

Praktik ini merupakan praktik haji yang tidak sesuai dengan prosedur karena haji tanpa kuota.

Keempat: Banyak Masyarakat yang Tergiur

Haji non-prosedural ini dianggap solusi bagi masyarakat yang tidak sabar menunggu antrean haji yang cukup lama dan panjang. Parahnya lagi, mereka tidak mempertimbangkan resiko dan akibat dari haji tanpa prosedur tersebut.

Hal itu bisa jadi karena mereka tidak memahami regulasi, tidak mengetahui hak-haknya, dan tidak mengutamakan perlindungan WNI di luar negeri.

Kelima: Ilegal

Kedatangan para jamaah haji non-prosedural menjadi topik utama setiap tahunnya. Mereka tidak tercatat secara resmi sebagai jamaah menurut negara asal maupun negara tujuan. Karena itu, mereka dianggap sebagai jamaah ilegal yang sewaktu-waktu dapat dideportasi atau dipulangkan secara paksa.

Keenam: Dzolim

Ketika wukuf di Arafah, mereka tidak mendapatkan kuota lokasi beristirahat (maktab) sehingga seringkali para jamaah haji ilegal ini mengambil hak maktab jamaah haji resmi. Nah, hal tersebut sudah bisa didefinisikan sebuah bentuk kedzoliman kepada orang lain.

Selain itu, jika mereka bermasalah secara hukum, dampaknya bukan hanya bagi mereka sendiri yang dijatuhi hukuman oleh pemerintah Arab Saudi, akan tetapi mereka juga akan merepotkan pemerintah Indonesia, karena mereka adalah Warga Negara Indonesia.

Menurut keputusan musyawarah Pengurus Besar Harian Syuriyah NU, haji visa non haji (tidak prosedural) sah, karena visa haji bukan bagian dari syarat-syarat haji dan rukun-rukun haji dan larangan agama yang berwujud dalam larangan pemerintah Arab Saudi bersifat eksternal (راجع إلى أمر خارج).

Alasan Hajinya Dianggap Cacat dan Pelakunya Berdosa

Melanggar Perjanjian

Dalam syariat, kita wajib mematuhi perintah ulil amri dan memenuhi perjanjian. Orang yang haji dengan visa non-haji (ilegal) bertentangan dengan substansi syariat Islam karena praktik haji non-prosedural ini berpotensi membahayakan dirinya sendiri dan juga jamaah haji lainnya.

Memperparah Kepadatan

Selain mengamil hak tempat yang disediakan untuk jamaah haji resmi ini, praktik haji ilegal, mereka juga memperparah kepadatan jamaah di Armuzna maupun di Mekah, yang borpotensi mempersempit ruang gerak jamaah haji resmi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan juga jamaah lain.

Solusi

Pengurus Besar Harian Syuriyah NU merekomendasikan agar pemerintah melakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan haji yang tidak sesuai dengan prosedur. Sosialisasi regulasi tentang larangan haji non-prosedural perlu dijelaskan secara optimal. Dan sosialisasi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk amar ma’ruf yang dianjurkan oleh Islam.


Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Saat Berada Di Masjid Nabawi

Saat tiba di Masjid Nabawi, tentu saja kita akan merasa bersemangat. Masjid suci yang biasanya hanya dipandang dari foto kini telah ada di depan mata. Tentunya kita tidak boleh mengabaikan adab-adab ketika sedang di masjid. Sebagai acuan, berikut hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan selama berada di Masjid Nabawi.

Merokok

Masjid Nabawi menerapkan larangan untuk merokok di area kompleks masjid. Selain tidak baik untuk kesehatan, merokok di area masjid dapat menganggu kekhusyukan dan ketenangan jamaah lainnya karena asap yang dihasilkan dari rokok.

Jika Anda tetap bersikeras untuk merokok, Anda akan ditegur dan didenda sebanyak 200 riyal (setara dengan Rp 856.000) atau bahkan diproses secara hukum. Maka dari itu, ada baiknya untuk tidak merokok selama Anda berziarah ke area kompleks Masjid Nabawi.

Membuat Kerumunan

Jika Anda sedang menunggu seseorang bersama beberapa orang lainnya, ada baiknya untuk menunggu di luar kompleks masjid saja. Beritahu titik kumpul kepada orang yang sedang ditunggu.

Kerumunan orang banyak dapat menimbulkan kecurigaan pada jamaah lainnya. Selain itu, jika Anda membuat kerumunan dengan teman-teman Anda, Anda berpotensi untuk menghambat alur pergerakan jamaah lain yang ada di area kompleks Masjid Nabawi. Petugas akan meminta Anda untuk terus berjalan agar tidak menghalangi jamaah lainnya.

Membuang Sampah Sembarangan

Di setiap sudut Masjid Nabawi sudah tersedia banyak kotak sampah. Ada petugas khusus yang berkeliling membawa kantong plastik sampah agar para jamaah bisa membuang sampah pada tempatnya dan tidak mengotori area masjid.

Lalu bagaimana jika Anda tidak menemukan kotak sampah sama sekali selama berada di Masjid Nabawi? Alangkah baiknya bagi Anda untuk menyiapkan kantong plastik kecil sebagai kantong sampah darurat. Anda dapat menyimpan sampah tersebut selama berada di area kompleks Masjid Nabawi. Maka dari itu, Anda tidak punya alasan untuk membuang sampah sembarang.

Merekam Video Berdurasi Lama

Di era serba modern ini, kita bisa dengan mudahnya mengambil gambar apapun yang ada dihadapan kita. Namun sebelum mengambil gambar, baiknya pastikan ketetapan yang ada di tempat terkait.

Misal di Masjid Nabawi ini, jamaah dihimbau untuk tidak merekam video terlalu lama. Fokuslah terhadap niat awal untuk beribadah saat mengunjungi Masjid Nabawi.

Banyak petugas keamanan setempat yang memantau secara langsung maupun melalui CCTV. Apabila ketahuan, kamera beserta alat pendukungnya akan disita atau bahkan hasil rekamannya dihapus permanen. Namun jika Anda merekam video dalam durasi singkat, maka itu tidak apa-apa.

Membentangkan Spanduk

Membentangkan spanduk juga termasuk ke daftar hal-hal yang sebaiknya tidak Anda lakukan selama berada di area kompleks Masjid Nabawi. Selain spanduk, tentunya banner yang menunjukkan identitas tertentu juga termasuk.

Pengibaran bendera Merah-Putih juga dilarang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Arab Saudi menegaskan jamaahnya untuk tidak membawa ataupun mengibarkan bendera negaranya

Mengambil Barang yang Tercecer

Saat melihat barang tercecer, terkadang kita otomatis untuk mengambil barang tersebut dengan niat mengamankannya. Namun sebaiknya hal tersebut tidak Anda lakukan selama berada di area kompleks Masjid Nabawi.

Anda akan dicurigai mencuri barang tercecer tersebut jika terlihat dari kamera CCTV. Segera laporkan dan sampaikan kepada petugas keamanan terdekat jika Anda melihat atau menemukan barang-barang yang tercecer.

Nah, seperti itulah hal-hal yang sebaiknya Anda hindari jika sedang berada di Masjid Nabawi. Peraturan yang telah ditetapkan tentunya tidak akan menyulitkan orang-orang. Tujuan dari ditegaskannya hal-hal di atas tak lain dan tak bukan agar Anda beserta jamaah lainnya dapat beribadah dengan khusyuk, aman, damai, dan tenang.

Patuhilah apa yang sudah ditetapkan oleh pihak terkait agar ibadah Anda semakin lancar dan dipenuhi keberkahan. Jangan lupakan adab-adab ketika Anda memasuki masjid.

Adab ketika memasuki masjid:
  • Mengenakan pakaian yang rapi, bersih, dan wangi
  • Masuk dengan kaki kanan
  • Membaca doa masuk masjid (Allahumaghfirlii dzunuubii waftahlii abwaba rahmatik)
  • Mengagungkan masjid
  • Mendirikan sholat tahiyyatul masjid
  • Menjaga lisan dari perkataan yang tidak layak
  • Mengecilkan suara agar tidak mengganggu ibadah orang lain
  • Mendahulukan kaki kiri saat keluar masjid
  • Membaca doa keluar masjid (Allaahumma innii as’aluka min fadhlik)

Pemerintah Saudi: Haji Tanpa Visa dan Tasreh Resmi Akan Dikenakan Sanksi

Di penghujung bulan Dzulqaidah ini tentunya kita harus bersiap untuk menyambut bulan haram Dzulhijjah 1445H. Banyak dari kita menantikan untung diundang menjadi tamu Allah di Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, pemerintah kembali menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat dipakai untuk melaksanakan ibadah haji 2024.

Widi Dwinanda sebagai Tim Media Center Kementrian Agama pada Sabtu, 18 Mei 2024 mengatakan, “Penegasan ini sejalan dengan fatwa Haiah Kibaril Ulama Saudi yang mewajibkan adanya izin haji bagi siapa pun yang ingin menunaikan haji.” Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

4 Alasan Dibalik Fatwa Tersebut

Kewajiban Didasarkan Syariat Islam

Tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk mengontrol jumlah jamaah haji sehingga para jamaah haji dapat beribadah dengan khusyuk, aman, dan damai. Hal tersebut merupakan tujuan hukum sah yang ditentukan oleh dalil dan syariat

Sesuai Disyaratkan Syariat

Kewajiban untuk memperoleh tasreh (izin) haji sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam syariat. Hal tersebut akan menjamin kualitas pelayanan yang diperoleh para jamaah haji.

Bagian Dari Ketaatan Kepada Pemerintah

Kewajiban memperoleh tasreh (izin) haji adalah bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Barangsiapa yang mematuhinya maka akan bernilai pahala, dan siapa pun yang melanggar maka dia diberi sanksi atas perbuatannya.

Kerugian Yang Dihasilkan Tidak Terbatas

Sebab yang lain mengapa haji tanpa izin tidak diperbolehkan ialah karena kerugian yang dihasilkan tidak hanya pada dirinya, namun akan berakibat kepada jamaah haji yang lain.

Maka dari itu, para ulama Arab Saudi melarang keras adanya jamaah haji yang tidak memiliki visa dan tanpa tasreh (izin) resmi. Berdosa bagi yang melakukannya sebab telah melanggar perintah pemerintah yang dikeluarkan hanya untuk mencapai kepentingan umum.

Destinasi dan Rute Perjalanan dalam Paket Umroh Full Ramadhan

Sanksi yang Ditetapkan

Para ulama Arab Saudi sepakat untuk menegaskan para jamaah haji tanpa visa dan tanpa izin dengan menerapkan sanksi bagi para pelakunya. Berikut sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi:

  1. Denda sebesar 10.000 riyal bagi setiap warga negara atau ekspatriat yang tertangkap tidak memiliki izin haji.
  2. Deportasi ekspatriat yang melanggar peraturan berhaji dan melarang mereka memasuki Kerajaan Arab Saudi sesuai jangka waktu yang diatur undang-undang.
  3. Denda dua kali lipat (2 x 10.000 riyal) jika terjadi pelanggaran berulang.
  4. Barangsiapa mengkoordinir jemaah yang melanggar peraturan berhaji tanpa izin, diancam pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 50.000 riyal.

Kenali 3 Macam Pelaksanaan Manasik Haji

Category : Artikel

Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut bulan Dzulhijjah yang di dalamnya terdapat suatu rangkaian ibadah istimewa dan dinantikan oleh banyak muslim di dunia ini, yakni ibadah Haji. Seperti yang kita tahu, ibadah Haji termasuk dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima. Namun, apakah kita tahu macam-macam haji ada apa saja? Simak penjelasannya di sini.

1. Haji Ifrad

Haji Ifrad ialah berniat ihram hanya untuk haji. Bacaan niatnya adalah:  لبيك حجاً (labbaika hajjan). Berbeda dengan Haji Tamattu yang mendahului umroh sebelum haji, Haji Ifrad ini mendahului haji lalu umroh.

2. Haji Qiran

Haji Qiran ialah berniat ihram untuk haji dan umroh bersamaan. Bacaan niatnya adalah: لبيك عمرة وحجاً (labbaika ‘umrotan wa hajjan). Bagi orang yang mendapat uzur (halangan), boleh menggabungkan haji atas umrah sebelum melaksanakan tawaf.

3. Haji Tamattu

Haji Tamattu ialah berniat ihram untuk umroh di bulan-bulan haji. Bacaan niatnyanya adalah:  لبيك عمرة (labbaika ‘umrotan). Setelah tahallul—yang artinya telah selesai rangkaian umrohnya—barulah berniat haji pada tanggal delapan Dzulhijjah di Makkah atau sekitarnya

  1. Syarat yang harus dipenuhi saat melaksanakan Haji Tamattu’ antara lain:
    Bukan penduduk Masjidil Haram. Penduduk Masjidil Haram adalah orang yang jarak antara tempat tinggalnya dan Masjidil Haram tidak mengharuskan untuk melakukan qashar salat.
  2. Mendahului umrah sebelum haji. Apabila dia haji kemudian umrah, maka tidak ada kewajiban membayar dam, karena dam hanya diwajibkan ketika menyatukan umrah di dalam waktu haji dan meninggalkan ihram haji dari miqat.
  3. Umrahnya dilaksanakan pada bulan-bulan haji. Apabila melaksanakan umrah sebelum tiba bulan haji, kemudian melaksanakan haji ketika bulan hati tiba, maka dia tidak wajib membayar dam, karena tidak menyatukan umrah dan haji pada waktu haji.
  4. Tidak kembali ke miqat haji dan tidak pula ke tempat yang berjarak sama dengannya untuk melakukan ihram haji.
  5. Haji dan umrahnya untuk satu orang.Apabila seseorang melaksanakan lima hal di atas, maka ia dikategorikan melakukan haji tamattu’ dan wajib baginya membayar dam dengan menyembelih seekor kambing.

Nah, seperti itulah macam-macam pelaksanaan manasik haji. Ketiganya sah dan tidak menghilangkan pahala haji yang ada.